Hak Untuk Tahu
  • Prodi Sosiologi
  • 06. 08. 2020
  • 0
  • 442

Oleh : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si*

SEPANJANG empat tahun terakhir (2013-2017), Pemerintah Aceh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi se Indonesia. Penghargaan yang diperoleh berkisar dalam peringkat tiga besar, dan bahkan pernah memperoleh peringkat pertama pada 2015 lalu. Penetapan peringkat ini merupakan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat terhadap layanan informasi publik pada PPID Utama seluruh Indonesia.

Perolehan tersebut tentu saja capaian yang membanggakan bagi masyarakat Aceh, seiring dengan berbagai upaya untuk mewujudkan misi Pemerintah Aceh 2017-2022 tentang “reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan”.

Lalu, apakah penghargaan tersebut memberi dampak terhadap Pemerintahan Aceh dan masyarakat? Upaya yang dilakukan PPID Utama Aceh sekurang-kurangnya berdampak pada dua hal, yaitu: Pertama, memastikan reformasi birokrasi terus berlangsung di Aceh walau dengan berbagai tantangannya. Satu tantangan yang paling besar berkenaan perubahan pola pikir dan perilaku pejabat publik dalam hal memenuhi hak atas informasi publik.

Dan, kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh (bahkan sejumlah pengelola PPID dari provinsi lain) terhadap penyelenggara pemerintahan di Aceh, terutama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini bisa dilihat atas upaya yang cepat dan mudahnya pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID Utama Aceh terhadap pemohon informasi publik. Walaupun, kadangkala harus berujung pada penyelesaian sengketa informasi publik.

Evaluasi badan publik

Komisi Informasi Aceh (KIA) terus berikhtiar meningkatkan kepatuhan badan publik di daerah ini untuk melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbubukaan Informasi Publik (UU KIP). Satu caranya dengan melakukan evaluasi badan publik secara berkala. Agenda evaluasi dilandaskan pada Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, “Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Berikutnya, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik”.

Secara umum, proses evaluasi PPID badan publik dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: Pertama, disebut dengan penilaian mandiri. Kuesioner yang disampaikan diisi secara mandiri oleh petugas PPID badan publik dan mengembalikannya pada KIA. Proses ini disebut self asessment quesioner (SAQ). Untuk memastikan pengisian dilakukan sesuai ketentuan, agenda tahap pertama ini diawali dengan sosialisasi dan tryout pengisian kuesioner.

Kedua, dilakukan kunjungan website badan publik. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tim evaluasi mengunjungi website badan publik dan memberikan penilaian sesuai kuesioner, terutama untuk memastikan ketersediaan informasi secara berkala. Setelah melakukan penilaian kedua tahap tersebut, ditetapkan 10 PPID badan publik terpilih untuk dilakukan kunjungan lapangan (langsung).

Dan, ketiga merupakan kunjungan langsung pada PPID badan publik terpilih untuk memastikan dan mendalami informasi yang diperlukan sesuai penilaian pada PPID badan publik. Tahapan ini menjadi bagian akhir untuk memastikan peringkat badan publik yang dievaluasi.

Berdasarkan laporan evaluasi badan publik yang dilaksanakan KIA 2017 lalu, telah diperoleh kategori penilaian badan publik. Pengaturan kualifikasi peringkat badan publik diatur dalam Pasal 8 Perki No.5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Kualifikasi yang ditetapkan terbagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Sebagai contoh, dari 47 PPID SKPA yang dievaluasi, memperlihatkan tidak satu pun PPID SKPA memenuhi kualifikasi informatif (dengan nilai 97-100). Hanya satu PPID SKPA yang masuk dalam kualifikasi menuju informatif (dengan nilai 80-96), sedangkan PPID SKPA yang cukup informatif (dengan nilai 60-79) sebanyak 4 PPID. Berikutnya, 4 PPID SKPA yang masuk kualifikasi kurang informatif (dengan nilai 40-59), sedangkan 38 PPID SKPA berada pada kualifikasi tidak informatif (dengan nilai <39).

Merujuk hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan bahwa tingkat kepatuhan badan publik masih rendah, terutama tingkat kepatuhan badan publik negara yang dievaluasi. Untuk itu, perlu upaya keras, terukur dan bersama antara Pemerintahan Aceh, KIA, serta komponen masyarakat sipil untuk meningkatkan kepatuhan serta kualifikasi PPID SKPA di Aceh khususnya, dan untuk PPID badan publik lainnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain, memastikan lahirnya qanun yang dapat menjadi acuan pemerintahan serta masyarakat dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Aceh.

Qanun dimaksud berkenaan dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Aceh dan Qanun tentang sistem informasi Aceh yang terpadu. Berikutnya, memastikan ketersediaan sumber daya (manusia dan dukungan dana) serta infrastruktur yang memadai untuk layanan informasi publik serta memperkuat forum koordinasi antar PPID untuk mengatasi tantangan yang semakin berkembang.

Harapan perubahan

Bagaimana tingkat kepatuhan PPID badan publik 2018 ini? Tahun ini, KIA sedang berproses melakukan evaluasi badan publik untuk kategori PPID SKPA, PPID partai politik, dan PPID instansi vertikal. Sedangkan untuk kategori lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dukungan Pemerintah Aceh. Kita berharap hasilnya berbeda dengan keadaan tahun sebelumnya, terutama semakin banyak jumlah PPID yang masuk kualifikasi informatif

Perubahan yang diharapkan setidaknya berlaku pada hal-hal mendasar, antara lain terkait penyediaan petugas PPID, penyediaan meja layanan, penyajian daftar informasi publik, pemutakhiran profil pejabat SKPA serta penyajian informasi berkala dan tersedia setiap saat. Selain itu, terkait dengan kategori informasi yang sudah ditetapkan dalam UU KIP semestinya tak lagi harus diputuskan melalui sidang penyelesaian sengketa informasi di KIA.

Akhirnya, sejalan dengan tujuan Hari Hak untuk Tahu Internasional yang diperingati pada 28 September lalu, mari kita tingkatkan saling dukung antarkomponen masyarakat, agar layanan informasi publik di Aceh lebih berkualitas pada masa yang akan datang. Kita harapkan kerja sama yang terjalin antarkomponen semakin mempercepat pelaksanaan program “Aceh SIAT” dan meningkatkan kualitas partisipasi aktif publik dalam pembangunan di nanggroe meutuah ini. Jadi, hak untuk tahu atas informasi publik adalah hak asasi manusia!

*Penulis adalah Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU).

(Artikel ini sudah pernah tayang di Kolom Opini Harian Serambi Indonesia versi cetak dan online, Sabtu 6 Oktober 2018).

Komentar :

Lainnya :